Indonesia | Economics

Wednesday, July 12, 2006

Cash for work: Solusi pengangguran?

Ada dua hal yang umumnya saya dapati dari tulisan Chatib (Dede) Basri. Pertama, tulisan itu menarik (Dede adalah seorang yang menghargai pentingnya lead dalam tulisan). Dan kedua, umumnya tulisan itu didasarkan pada studi yang solid dan biasanya seimbang. There is no such thing as a free lunch menjadi prinsip yang teguh dipegang Dede: Untuk setiap kebijakan yang baik, pasti ada kelemahannya.

Hari ini, setelah lama tidak menulis, dia menulis tentang program cash for work alias padat karya... Programnya sendiri bukan hal baru. Namun, alih-alih menekankan program itu sendiri (yang kemungkinan akan cepat mendapatkan penggemarnya di kalangan politisi), yang perlu diangkat adalah prasyarat-prasyarat agar program ini bisa mencapai tujuannya:

[Solusi penciptaan lapangan kerja] harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, program ini harus bersifat jangka pendek dan cepat memberikan hasil karena masyarakat tak mungkin lagi menunggu terlalu lama. Kedua, ia tak boleh mengganggu stabilitas makro dan kesinambungan fiskal. Ketiga, harus mencakup aspek keadilan, berpihak kepada yang miskin dan mereka yang memang membutuhkan pekerjaan. Keempat, layak secara administrasi.

Selain itu:

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dibahas secara ketat dan hati-hati. Misalnya soal kompensasi. Ravallion, Datt, dan Chaudhuri (1993) menunjukkan bahwa inti dari program ini adalah sampai sejauh mana pemerintah dapat bertahan dari tekanan populis untuk tidak memberikan kompensasi sejajar dengan upah di sektor pertanian atau upah minimum.

Seandainya tingkat kompensasi dinaikkan lebih tinggi dari upah minimum atau upah sektor pertanian, akan terjadi perpindahan pekerja dari sektor lain ke program padat karya ini. Akibatnya, identifikasi penduduk miskin menjadi lebih sulit dan program ini tak lagi dapat dinikmati penduduk miskin. Lebih jauh lagi, beban fiskal menjadi semakin berat.
Ini bukan masalah sepele namun punya implikasi serius pada keberlanjutan program. Jika pemerintah ingin melakukannya, amat perlu ditegaskan dalam sosialisasi awal kepada politisi dan calon penerima bahwa program ini tidak dimaksudkan sebagai substitusi pekerjaan di luar program, melainkan sebagai jaring pengaman sosial untuk mencegah para penganggur jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan.

Sementara masalah kedua adalah korupsi. Dede mengusulkan pendekatan community driven development a la Program Pengembangan Kecamatan (PPK)-nya Bank Dunia. Dua catatan. Pertama, program seperti PPK bukanlah program yang murah – biaya overhead untuk fasilitasi cukup signifikan, dan butuh waktu hingga masyarakat mulai memahami sistem PPK. Kedua, jika Ben Olken benar, pendekatan memerangi korupsi gaya PPK perlu juga dilengkapi dengan pendekatan top-down lewat ancaman audit tiba-tiba.

Pesan terakhir dia adalah:

[Seandainya] ingin dijalankan, sebaiknya ia dimulai dari proyek percontohan. Dari sana ia dievaluasi dan kemudian diperluas.

Inilah pesan terpenting, yang seharusnya berlaku untuk semua program skala besar yang ingin diterapkan pemerintah. Secara spesifik, saya bukan bicara soal perlunya proyek percontohan – ini umumnya selalu dilakukan pemerintah – melainkan soal evaluasi. Selama ini, evaluasi yang dilakukan jarang menggunakan prinsip evaluasi yang benar.

Perkembangan terakhir "teknologi" evaluasi kebijakan, yakni evaluasi acak, memungkinkan evaluasi yang amat dapat dipercaya. Untuk lebih jelasnya tentang evaluasi acak, silakan kunjungi Poverty Action Lab ini. Evaluasi atas proyek percontohan seperti inilah yang perlu dipersiapkan untuk implementasi program sebesar ini.

6 Comments:

  • Wah mas, jadi ketagihan comment nih,
    moga2x nggak apa2x ya:)
    Pengalaman saya ya, kerja di proyek di daerah. Proyek tsb diadakan juga dgn maksud diantaranya menyerap tenaga kerja tak terdidik di daerah, yah minimal jadi kulilah. Ternyata kenyataannya kulinya malah mayoritas dari jawa, yg dari daerah sekitar malah sedikit. Hal ini banyak disebabkan ketidak cocokan dari penerima proyek dgn pekerja lokal juga, yg mungkin di sebabkan oleh gesekan budaya. Biar proyek pemerintahpun kan kontraktornya maunya untung dan ada deadlinenya juga, maunya kerjaan cepet selesai, jadi mungkin pekerja lokalnya baru mau adaptasi kerja udah di pecat karena dianggap lambat dan menghambat jalannya proyek. Jadi pekerja lokalnya banyak yg cuman jadi satpam, tukang sampah, atau yg paling untung ya buka warung. Hal2x yg di harapkan dapat meningkatkan skill pekerja lokal (walaupun mulai dari kuli dulu) jarang tercapai. Gimana ya?

    Alternatifnya BLT yg asumsinya manusia yg akan berpikir rasional dalam membelanjakan uang bantuannya, yg kenyataanya manusia sering tidak berpikir rasional. Di AS aja, BLT korban katrina di salah gunakan.
    Apakah ada solusi lain?

    By Anonymous Babe, at 7/13/2006 08:16:00 am  

  • tapi ternyata ada juga ekonom yg nggak suka evaluasi acak, lihat disini

    By Blogger An Adulterated Indonesian, at 7/13/2006 12:34:00 pm  

  • Babe:
    Justru saya terima kasih atas komentarnya. Selalu memicu ide untuk yang membuat saya lebih memahami apa yang saya tulis sendiri.

    Soal proyek Anda, inilah nanti yang mustinya membedakan antara proyek cash for work dengan proyek seperti itu. Proyek cash for work harusnya berorientasi membangun public goods di lokalitas, dan tujuannya semata-mata untuk memberikan pekerjaan (atau memberikan "transfer tunai" untuk pekerjaan yang membutuhkan skill yang amat rendah) bukan hal-hal lain seperti meningkatkan skill dan sebagainya.

    Seperti yang dirujuk oleh Dede (dan saya tekankan lagi), satu hal yang perlu dijelaskan kepada politisi dan penerima bahwa ini adalah program jaring pengaman sosial. Hanya itu! Program ini bukan program pemberdayaan. Maka, indikator sukses program seperti ini adalah bahwa orang miskin yang menganggur setidaknya punya pekerjaan yang memungkinkan dia hidup sampai dia menemukan pekerjaan yang lebih baik.

    Makanya, ini mungkin berbeda dengan proyek Anda.

    Soal BLT dan rasionalitas, saya masih percaya asumsi manusia rasional, sama seperti saya percaya bahwa korupsi itu dilakukan minoritas, bukan mayoritas. Kebijakan publik, apapun itu, tidak mungkin sempurna.

    Pertimbangan dalam memilih kebijakan publik yang diterapkan seharusnya adalah membandingkan pelbagai kebijakan yang ada, menghitung biaya dan keuntungannya bagi masyarakat (bukan melulu dalam hal uang saja, tapi dalam hal "kebahagiaan" atau "utilitas", meskipun ini sering di-uangkan untuk praktis analisisnya), dan melihat yang terbaik dari pilihan itu.

    Apakah ada yang lebih baik? Sekarang ini konon lagi dipertimbangkan skema membantu orang miskin yang dikenal sebagai conditional cash transfer meniru program bernama Progresa di Mexico. Apakah ini lebih baik? Bisa iya, bisa tidak. Oleh karena itu butuh evaluasi (untuk ini, lihat respons saya ke Adulterated Indonesian di bawah).

    By Blogger Arya, at 7/13/2006 06:36:00 pm  

  • Buat Adulterated-Indonesian (AI): Yang tidak suka, bahkan, adalah pemenang Nobel ekonometrika, James Heckman (lihat paper yang dirujuk link AI di sini. Namun sebenarnya, kalau saya baca sekilas, agaknya Heckman tidak per se mengkritik evaluasi acak -- dia mengkritik mereka yang menganggap evaluasi acak adalah teknik evaluasi terbaik, sehingga menafika teknik standar ekonometrika dengan model struktural (yang, antara lain, dirintis oleh Heckman).

    Diskusi di atas, mungkin, terlalu teknis. Namun untuk evaluasi kebijakan pemerintah, ada alasan praktis mendukung (dan menentang) penggunaan evaluasi acak.

    Yang menentang dulu: Evaluasi acak itu mahal. Umumnya, jumlah responden agar kesimpulan yang diambil secara statistik dapat diterima cukup besar. Oleh karena itulah, evaluasi acak hanya patut dilakukan untuk kebijakan yang cukup besar, yang dampaknya sebanding dengan biaya evaluasi yang akan dikeluarkan.

    Namun, di lain pihak alasan praktis untuk menggunakan evaluasi acak (alih-alih model struktural), khususnya untuk proyek pemerintah, adalah bahwa setelah desain evaluasi dibuat dan proyek dijalankan, lebih mudah bagi non-ekonom untuk mengerti (dan bahkan melakukan) analisis atas data yang didapat dari evaluasi acak daripada dari model struktural. Ini penting mengingat stok ekonom-teknis yang bisa membuat model struktural secara benar dalam pemerintahan amat sedikit.

    Sisi buruk dari feature ini adalah bahwa kemudahan ini bisa disalahmengerti dan kemudian digunakan untuk mengambil kesimpulan dengan metodologi yang sebenarnya tidak cocok untuk teknik evaluasi ini (misalnya, membandingkan modus dan bukannya mean, dsb).

    Buat yang tertarik argumentasi teknis, saya pikir satu argumentasi teknis untuk penerapan evaluasi acak adalah karena untuk kasus-kasus kebijakan pemerintah di negara berkembang yang kurang memiliki sejarah evaluasi yang baik, terlalu banyak latent variables yang dampaknya terhadap outcome kurang dimengerti, sehingga cenderung terabaikan.

    By Blogger Arya, at 7/13/2006 07:18:00 pm  

  • Yah semoga kalo ada proyek cash for work, dapat berhasil dgn baik. Mungkin nggak ada atau sangat panjang juga ya Deadline utk penyelesaian proyek tersebut, karena butuh waktu juga merubah seorang tukang pacul menjadi tukang batu/semen. Dan bener juga kyknya proyek yg bakal lama gini rawan korupsi, karena enak juga jadi supplier materialnya.

    By Anonymous Babe, at 7/14/2006 07:42:00 am  

  • thanks atas info na

    By Anonymous farizal, at 11/21/2009 04:20:00 pm  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home