Ketahanan pangan dan keniscayaan produksi beras
Pertanian adalah sektor perekonomian yang penting - tapi apakah sektor tersebut, terutama pertanian beras, sebuah keniscayaan?
Saya baru saja menyelesaikan Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia oleh Dr Bustanul Arifin. Secara umum sebuah buku yang tidak buruk, walaupun kualitas penulisannya tidak selalu konsisten - pada bab tertentu, buku itu mampu mengidentifikasi masalah dan menawarkan jawaban yang cukup membumi, namun pada bab lain, jawabannya cenderung mengawang-awang.
Tapi saya tidak bermaksud mengkritik buku itu di sini (untuk resensi buku itu, musti menunggu beberapa minggu karena pekerjaan yang sedang menumpuk). Persoalan yang menarik, yang agaknya menjadi asumsi dasar sekitar 11 bab pertama buku itu, adalah keniscayaan pertanian (atau, lebih tepatnya, pertanian beras) dalam perekonomian Indonesia. Sayang, persoalan itu tidak dibahas tuntas dalam buku tadi.
Mengapa persoalan ini penting? Retorika tentang pangan yang dimunculkan di Indonesia adalah retorika ketahanan pangan - alias food security. Dalam memaknai retorika ini, yang kemudian muncul adalah bahwa ketahanan pangan hanya bisa dicapai jika kita swasembada beras. Dengan demikian, industri perberasan menjadi sebuah keniscayaan - berapa pun biayanya, harus diupayakan agar seluruh kebutuhan beras diproduksi sendiri. Untuk itulah muncul pelbagai kebijakan proteksi serta penentuan batas bawah harga beras, konon untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas petani.
Kebijakan seperti ini berbahaya. Dari sudut pandang standar ekonomi, kebijakan ini tidak efisien. Meniscayakan satu sektor ekonomi (bahkan satu komoditas tertentu) tanpa mempertimbangkan harga relatifnya akan menyerap sumber daya sebuah perekonomian (baik sumber daya pemerintah maupun perekonomian umumnya) ke upaya yang belum tentu membuahkan hasil.
Sebenarnya meniscayakan produksi beras ini tidak jauh berbeda dengan meniscayakan industri kapal terbang ataupun mobil nasional. Dan untuk industri pesawat, kita semua sudah melihat hasilnya.
Padahal seandainya lahan untuk beras digunakan untuk komoditas lain yang lebih menguntungkan, petani justru dapat memiliki penghasilan lebih tinggi untuk bisa membeli beras yang, karena didapat melalui impor beras yang murah, lebih banyak daripada jika industri berasnya 'dilindungi' pemerintah.
Selain itu, ada lagi urusan pencarian rente oleh para pemain - baik pedagang, importir terpilih, maupun distributor. Karena itu, memang perlu kembali dikumandangkan pengamatan ketua YLKI, Indah Sukmaningsih, bahwa proteksi memang tidak menyelesaikan masalah pertanian. Tidak bagi petani, dan juga tidak bagi perekonomian Indonesia.
Saya baru saja menyelesaikan Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia oleh Dr Bustanul Arifin. Secara umum sebuah buku yang tidak buruk, walaupun kualitas penulisannya tidak selalu konsisten - pada bab tertentu, buku itu mampu mengidentifikasi masalah dan menawarkan jawaban yang cukup membumi, namun pada bab lain, jawabannya cenderung mengawang-awang.
Tapi saya tidak bermaksud mengkritik buku itu di sini (untuk resensi buku itu, musti menunggu beberapa minggu karena pekerjaan yang sedang menumpuk). Persoalan yang menarik, yang agaknya menjadi asumsi dasar sekitar 11 bab pertama buku itu, adalah keniscayaan pertanian (atau, lebih tepatnya, pertanian beras) dalam perekonomian Indonesia. Sayang, persoalan itu tidak dibahas tuntas dalam buku tadi.
Mengapa persoalan ini penting? Retorika tentang pangan yang dimunculkan di Indonesia adalah retorika ketahanan pangan - alias food security. Dalam memaknai retorika ini, yang kemudian muncul adalah bahwa ketahanan pangan hanya bisa dicapai jika kita swasembada beras. Dengan demikian, industri perberasan menjadi sebuah keniscayaan - berapa pun biayanya, harus diupayakan agar seluruh kebutuhan beras diproduksi sendiri. Untuk itulah muncul pelbagai kebijakan proteksi serta penentuan batas bawah harga beras, konon untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas petani.
Kebijakan seperti ini berbahaya. Dari sudut pandang standar ekonomi, kebijakan ini tidak efisien. Meniscayakan satu sektor ekonomi (bahkan satu komoditas tertentu) tanpa mempertimbangkan harga relatifnya akan menyerap sumber daya sebuah perekonomian (baik sumber daya pemerintah maupun perekonomian umumnya) ke upaya yang belum tentu membuahkan hasil.
Sebenarnya meniscayakan produksi beras ini tidak jauh berbeda dengan meniscayakan industri kapal terbang ataupun mobil nasional. Dan untuk industri pesawat, kita semua sudah melihat hasilnya.
Padahal seandainya lahan untuk beras digunakan untuk komoditas lain yang lebih menguntungkan, petani justru dapat memiliki penghasilan lebih tinggi untuk bisa membeli beras yang, karena didapat melalui impor beras yang murah, lebih banyak daripada jika industri berasnya 'dilindungi' pemerintah.
Selain itu, ada lagi urusan pencarian rente oleh para pemain - baik pedagang, importir terpilih, maupun distributor. Karena itu, memang perlu kembali dikumandangkan pengamatan ketua YLKI, Indah Sukmaningsih, bahwa proteksi memang tidak menyelesaikan masalah pertanian. Tidak bagi petani, dan juga tidak bagi perekonomian Indonesia.
posted by Arya Gaduh at
12:22 am
3 Comments:
Setuju banget...
Beras hanya 'salah satu' komoditas pertanian. Pertanian hanya 'salah satu sektor'. Saya sendiri lebih tertarik dengan WHERE? bukan WHAT?
Di mana suatu kegiatan ekonomi sedang berjalan? Apa sumber daya yang tersedia? Baru bicara sektor dan komoditas.
Bagaimana menurut Anda?
By
Anonymous, at 4/07/2008 08:45:00 pm
Kita terlalu mudah untuk menyerah, dan menyerahkan urusan pangan (hak asasi) kepada negara lain (dalam hal ini impor beras). Padahal kita masih punya potensi sumberdaya lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Proteksi dan upaya lainnya untuk meningkatkan produksi beras saya kira sangat diperlukan. Ini penting, sebab tanpa proteksi petani kecil akan terlindas oleh korporat-korporat pertanian asing (Charoen Pokphand, syngenta, dll). Satu hal lagi bahwa pertanian dimanapun pasti mendapatkan proteksi yang besar dari pemerintah bahkan Amerika, Argentina dan negara-negara maju lainnya dipastikan memberikan subsidi yang besar terhadap petani mereka.
Oh ya, dengan ancaman krisis pangan yang terjadi saat ini, mau tidak mau kita harus mandiri soal urusan pangan. Apa jadinya jika negara-negara pengekspor pangan menghentikan ekspor mereka, seperti yang terjadi saat ini? apa kita mau menjadi negara yang gagal...
thanks
By
samudera, at 5/19/2008 12:09:00 am
Samudera:
Ada artikel menarik di sini tentang romantisme melindungi petani miskin dan revitalisasi sektor pertanian dari Paul Collier. Paul Collier adalah peneliti ekonomi pembangunan dari Oxford yang banyak bekerja di Afrika.
Kalau kita melihat sejarah perkembangan ekonomi pelbagai negara -- mulai dari ketika negara itu masih berkembang hingga maju -- ada satu pola yang sama di sektor pertanian. Pertama, produktivitas sektor pertanian menjadi semakin tinggi; kedua, jumlah pekerja sektor pertanian menurun drastis.
Implikasi pola yang pertama: perkembangan ke negara maju diikuti oleh modernisasi sektor pertanian. Namun, implikasi pola yang kedua adalah bahwa modernisasi itu berarti modal besar dan penelitian akan menjadi motor sektor pertanian yang produktif.
Ini berarti bahwa kita butuh korporat-korporat pertanian (asing maupun domestik) jika kita ingin sektor pertanian yang lebih produktif.
By
Arya Gaduh, at 5/19/2008 09:54:00 am
Post a Comment
<< Home