Subsidi BBM, nilai ekonomi dan prioritas anggaran
Pembiayaan menggunakan anggaran pemerintah haruslah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat - dan berpihak pada masyarakat miskin. Apakah subsidi bahan bakar minyak (BBM) termasuk kebijakan yang berpihak pada sang miskin?
(Bisnis, 26 November 2004) Dalam "Apakah subsidi BBM sama dengan uang keluar?" (Bisnis, 22/11), Kwik Kian Gie bergulat dengan pertanyaan yang menjadi judul tulisannya itu.
Pertanyaan ini begitu menggelitik, terutama karena, umumnya, jawabnya begitu sederhana: subsidi, apapun tujuannya, ada dalam pos pengeluaran anggaran pemerintah-dan, karena itu, adalah uang keluar.
Pengertian subsidi sebagai pengeluaran cukup umum - namun, Kwik menolak pengertian umum ini untuk bahan bakar minyak (BBM). Baginya, subsidi BBM tidak berarti "uang keluar" dari anggaran.
Sebagai warisan alami, BBM didapatkan secara gratis; selama harga jual lebih daripada biaya ekstraksi, pemerintah tidak keluar biaya sepeser pun menyubsidi BBM agar harga domestiknya di bawah harga dunia.
Sekilas, pengertian seperti ini masuk akal. Namun, sebelum kita ikut turun ke jalan, berdemonstrasi menentang pencabutan subsidi BBM, kita perlu mencermati asumsi implisit yang dipakai dalam analisis tersebut: bahwa aset alami yang bernama BBM itu gratis - atau, dalam istilah ekonomi, memiliki nilai ekonomi nol. Inilah kekeliruan mendasar analisis tadi.
Untuk memahaminya, bayangkan Anda mendapatkan warisan dalam bentuk 10 batang emas 100 gram. Untuk memudahkan, anggap bahwa harga pasar emas adalah Rp100.000 per gram (atau Rp10 juta per batang).
Atau, dengan kata lain, jika Anda menawarkan emas Anda pada harga sampai dengan Rp10 juta, pasti akan ada yang mau membeli batangan emas Anda.
Jadi, jika satu batang emas dijual seharga Rp1 juta, apakah Anda keluar uang? Jika, seperti di atas, nilai ekonomi sebatang emas dianggap nol, maka tidak - Anda tidak mengeluarkan sepeser pun.
Namun tidak perlu ekonom untuk menunjukkan kelirunya analisis ini: jelas bahwa meski mendapatkan Rp1 juta, Anda kehilangan sebatang emas seharga Rp10 juta. Dengan kata lain, Anda "keluar uang" sebesar perbedaan harga pasar dan harga jual, yakni Rp9 juta.
Perhitungan Kwik menunjukkan bahwa pada harga subsidi, pemasukan anggaran pemerintah = (harga subsidi - biaya penyedotan per liter) x volume penjualan BBM. Namun perhitungan tersebut melupakan nilai ekonomi BBM sebagai aset berharga.
Padahal jika dianggap memiliki nilai ekonomi, subsidi BBM memaksa pengeluaran pemerintah sebesar perbedaan harga dunia dan harga subsidi (atau, dalam hitungan Kwik, Rp1.240 per liter).
Dua alasan
Namun, selain alasan di atas, muncul dua alasan lain untuk menentang pencabutan subsidi: pertama, bahwa dalam menentukan harga BBM, Indonesia tidak perlu terjebak dalam "fundamentalisme pasar"; dan kedua, bahwa sebagai milik rakyat, seharusnya sah-sah saja jika rakyat menginginkan harga domestik BBM di bawah harga pasar dunia.
Saya pikir, kedua alasan ini keliru. Alasan pertama keliru dengan beranggapan alasan kebijakan pencabutan subsidi bersifat ideologis. Memakai analogi tadi, harga pasar emas akan tetap terbentuk terlepas dari keputusan menjual pada Rp1 juta atau Rp10 juta sebatang. Jika Anda kemudian menjual pada Rp10 juta, tentunya bukan karena percaya 'fundamentalisme pasar' melainkan karena pertimbangan praktis optimalisasi nilai aset Anda.
Sementara, untuk alasan kedua, Pasal 33, Ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
Saya bukan pakar konstitusi, tetapi dua hal cukup jelas di sini: pertama, pemerintah, sang pengelola negara, punya kendali penuh atas kekayaan alam, termasuk BBM; dan kedua, tujuan utama pengelolaan adalah optimalisasi kemakmuran rakyat.
Pertanyaannya: Bagaimana mencapai tujuan itu lewat pengelolaan BBM? Haruskah dengan harga BBM yang murah untuk semua orang, baik kaya maupun miskin? Ataukah dengan memaksimalkan penghasilan dari BBM untuk meningkatkan investasi publik di sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan?
Dengan kata lain, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mana yang harus dikorbankan: BBM murah untuk semua atau investasi publik?
Kadang, ada pemikiran bahwa pengorbanan ini tidak perlu, namun pemikiran ini adalah wishful thinking, angan-angan belaka: anggaran untuk mempertahankan harga BBM murah tidak bisa dipakai membangun sekolah atau fasilitas kesehatan - apalagi dalam kondisi anggaran 2004/2005 yang demikian ketat.
Karena itulah perlu prioritas agar anggaran hanyalah membiayai kebijakan yang memaksimalkan kemakmuran rakyat. Alih-alih pertimbangan ideologis, alasan memaksimalkan kemakmuran rakyat inilah yang harusnya mendasari keputusan pencabutan subsidi BBM.
Ada banyak cara mendefinisikan upaya meningkatkan kemakmuran rakyat, tetapi salah satu elemen pentingnya, saya pikir, adalah keberpihakan kepada masyarakat miskin. Keberpihakan ini penting dalam menentukan prioritas anggaran. Dalam kerangka ini, apakah subsidi BBM prioritas?
Di satu pihak, data menunjukkan bahwa BBM, terutama bensin, mayoritas digunakan oleh kelompok masyarakat terkaya di Indonesia. Sementara di lain pihak, akses masyarakat termiskin ke pelayanan publik begitu terbatas, antara lain karena kurangnya investasi publik di pos-pos pengeluaran seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pedesaan.
Ini tentunya tidak berarti bahwa masyarakat miskin tak akan terkena imbas pencabutan subsidi - dan oleh karena itulah pemerintah perlu merancang langkah-langkah agar pencabutan tersebut minim membebani masyarakat miskin.
Karena itulah, pencabutan subsidi harus dilakukan hati-hati, bertahap, dan dibarengi langkah riil untuk mengubah subsidi BBM menjadi subsidi langsung bagi mereka yang miskin.
(Bisnis, 26 November 2004) Dalam "Apakah subsidi BBM sama dengan uang keluar?" (Bisnis, 22/11), Kwik Kian Gie bergulat dengan pertanyaan yang menjadi judul tulisannya itu.
Pertanyaan ini begitu menggelitik, terutama karena, umumnya, jawabnya begitu sederhana: subsidi, apapun tujuannya, ada dalam pos pengeluaran anggaran pemerintah-dan, karena itu, adalah uang keluar.
Pengertian subsidi sebagai pengeluaran cukup umum - namun, Kwik menolak pengertian umum ini untuk bahan bakar minyak (BBM). Baginya, subsidi BBM tidak berarti "uang keluar" dari anggaran.
Sebagai warisan alami, BBM didapatkan secara gratis; selama harga jual lebih daripada biaya ekstraksi, pemerintah tidak keluar biaya sepeser pun menyubsidi BBM agar harga domestiknya di bawah harga dunia.
Sekilas, pengertian seperti ini masuk akal. Namun, sebelum kita ikut turun ke jalan, berdemonstrasi menentang pencabutan subsidi BBM, kita perlu mencermati asumsi implisit yang dipakai dalam analisis tersebut: bahwa aset alami yang bernama BBM itu gratis - atau, dalam istilah ekonomi, memiliki nilai ekonomi nol. Inilah kekeliruan mendasar analisis tadi.
Untuk memahaminya, bayangkan Anda mendapatkan warisan dalam bentuk 10 batang emas 100 gram. Untuk memudahkan, anggap bahwa harga pasar emas adalah Rp100.000 per gram (atau Rp10 juta per batang).
Atau, dengan kata lain, jika Anda menawarkan emas Anda pada harga sampai dengan Rp10 juta, pasti akan ada yang mau membeli batangan emas Anda.
Jadi, jika satu batang emas dijual seharga Rp1 juta, apakah Anda keluar uang? Jika, seperti di atas, nilai ekonomi sebatang emas dianggap nol, maka tidak - Anda tidak mengeluarkan sepeser pun.
Namun tidak perlu ekonom untuk menunjukkan kelirunya analisis ini: jelas bahwa meski mendapatkan Rp1 juta, Anda kehilangan sebatang emas seharga Rp10 juta. Dengan kata lain, Anda "keluar uang" sebesar perbedaan harga pasar dan harga jual, yakni Rp9 juta.
Perhitungan Kwik menunjukkan bahwa pada harga subsidi, pemasukan anggaran pemerintah = (harga subsidi - biaya penyedotan per liter) x volume penjualan BBM. Namun perhitungan tersebut melupakan nilai ekonomi BBM sebagai aset berharga.
Padahal jika dianggap memiliki nilai ekonomi, subsidi BBM memaksa pengeluaran pemerintah sebesar perbedaan harga dunia dan harga subsidi (atau, dalam hitungan Kwik, Rp1.240 per liter).
Dua alasan
Namun, selain alasan di atas, muncul dua alasan lain untuk menentang pencabutan subsidi: pertama, bahwa dalam menentukan harga BBM, Indonesia tidak perlu terjebak dalam "fundamentalisme pasar"; dan kedua, bahwa sebagai milik rakyat, seharusnya sah-sah saja jika rakyat menginginkan harga domestik BBM di bawah harga pasar dunia.
Saya pikir, kedua alasan ini keliru. Alasan pertama keliru dengan beranggapan alasan kebijakan pencabutan subsidi bersifat ideologis. Memakai analogi tadi, harga pasar emas akan tetap terbentuk terlepas dari keputusan menjual pada Rp1 juta atau Rp10 juta sebatang. Jika Anda kemudian menjual pada Rp10 juta, tentunya bukan karena percaya 'fundamentalisme pasar' melainkan karena pertimbangan praktis optimalisasi nilai aset Anda.
Sementara, untuk alasan kedua, Pasal 33, Ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
Saya bukan pakar konstitusi, tetapi dua hal cukup jelas di sini: pertama, pemerintah, sang pengelola negara, punya kendali penuh atas kekayaan alam, termasuk BBM; dan kedua, tujuan utama pengelolaan adalah optimalisasi kemakmuran rakyat.
Pertanyaannya: Bagaimana mencapai tujuan itu lewat pengelolaan BBM? Haruskah dengan harga BBM yang murah untuk semua orang, baik kaya maupun miskin? Ataukah dengan memaksimalkan penghasilan dari BBM untuk meningkatkan investasi publik di sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan?
Dengan kata lain, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mana yang harus dikorbankan: BBM murah untuk semua atau investasi publik?
Kadang, ada pemikiran bahwa pengorbanan ini tidak perlu, namun pemikiran ini adalah wishful thinking, angan-angan belaka: anggaran untuk mempertahankan harga BBM murah tidak bisa dipakai membangun sekolah atau fasilitas kesehatan - apalagi dalam kondisi anggaran 2004/2005 yang demikian ketat.
Karena itulah perlu prioritas agar anggaran hanyalah membiayai kebijakan yang memaksimalkan kemakmuran rakyat. Alih-alih pertimbangan ideologis, alasan memaksimalkan kemakmuran rakyat inilah yang harusnya mendasari keputusan pencabutan subsidi BBM.
Ada banyak cara mendefinisikan upaya meningkatkan kemakmuran rakyat, tetapi salah satu elemen pentingnya, saya pikir, adalah keberpihakan kepada masyarakat miskin. Keberpihakan ini penting dalam menentukan prioritas anggaran. Dalam kerangka ini, apakah subsidi BBM prioritas?
Di satu pihak, data menunjukkan bahwa BBM, terutama bensin, mayoritas digunakan oleh kelompok masyarakat terkaya di Indonesia. Sementara di lain pihak, akses masyarakat termiskin ke pelayanan publik begitu terbatas, antara lain karena kurangnya investasi publik di pos-pos pengeluaran seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pedesaan.
Ini tentunya tidak berarti bahwa masyarakat miskin tak akan terkena imbas pencabutan subsidi - dan oleh karena itulah pemerintah perlu merancang langkah-langkah agar pencabutan tersebut minim membebani masyarakat miskin.
Karena itulah, pencabutan subsidi harus dilakukan hati-hati, bertahap, dan dibarengi langkah riil untuk mengubah subsidi BBM menjadi subsidi langsung bagi mereka yang miskin.
posted by Arya Gaduh at
4:36 pm
9 Comments:
1. Yang dipermasalahkan adalah betapa berbohongnya peemrintah kalau bilang subsidi BBM bengkak sehingga negara hancur. Kalo pemerintah (dan ekonomnya) jujur, bahwa yang terjadi adalah mengoptimalkan penjualan BBM agar "keuntungannya bisa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat di bidang yang lain" lain masalahnya! Kita bisa berdebat soal, bagaimana caranya yang efektif, cara pemerintah efektif atau tidak? kan begitu? dalam debat di Metro antara JK, Habibie dan Amien Rais, JK akhirnya mau mengakui bahwa bukan soal subsidi yang memberatkan BBM, itu setelah didesak oleh Amien rais. Jadi Pemerintah memang berbohong! Integritas pemerintah yang diragukan.
2. Its OK bahwa ekonom menganggap bahwa loss opportunity adalah real loss, sambil mencibir bahwa KKG bukan "ekonom" tapi "politikus", dan "ekonom yang sejati" boleh bangga dengan teori2nya. "ekonom sejati" akan keukeuh bahwa teorinya selalu benar dalam kondisi apapun. Saya tidak melihat kemuliaan "ekonom" lebih dari "politikus" . yang saya tidak habis mengerti, di tengah rakyat yang megap2, para "ekonom sejati" demi teorinya, menganjurkan negara untuk berdagang dengan rakyat, berbisnis dengan rakyat...
3. Analogi emas warisan dengan BBM itu menjijikkan, emas temuan adalah milik pribadi orang per orang, tidak sama dengan BBM yang milik rakyat. loss opportunity itu untuk komoditi privat. Kalau sudah begitu, buat apa UUD pasal 33 mengkhususkan "bumi air dan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak? Ternyata argumentasi anda setelah saya bolak balik artikel anda cuma analogi aneh BBM dengan emas temuan seseorang, dimana ilmiahnya?
4. Kalo pemerintah sudah mau jujur, dan ngotot mau berbisnis untung dengan rakyat, maka rakyat cuma bisa pasrah, ya kita lihat, apa yang dijanjikan pemerintah sebagai barternya dengan rakyat? BLT? bagaimana efektivitasnya? apakah tepat sasaran? apakah tercapai tujuannya untuk mensejahterakan rakyat miskin? bagaimana akibatnya ke inflasi, harga barang, industri kecil, tarif listrik, sampai bunuh diri masal??? Jika semuanya tidak bisa dipastikan, kenapa harus memaksakan diri "mengelola BBM dengan membisniskannya ke rakyat dengan alasan keuntungan hasil bisnisnya dikembalikan kepada rakyat"? Kenapa harus memaksakan diri? Agar bisa menstok dana untuk pemilu 2009 kah?
5. Apakah Kwik Kian Gie dan Revrison Baswir sebegitu bodohnya tidak tahu konsep dasar opportunity loss? sebetulnya masalahnya bukan pada sah tidaknya loss opportunity, tapi pada kenyataan bahwa loss opportunity itu hanya ada di atas kertas dalam hal BBM ini, dan disinilah ekonomi neo liberalnya! Gara2 akun loss opportunity itu harus dimasukkan ke dalam APBN (di atas kertas), seolah2 negara bisa bangkrut dan keluar banyak, padahal tidak! Tentu saja rakyat yang bukan ekonom, dan para “ekonom sejati”tidak menerangkannya kepada masyarakat, mereka tidak tahu. Sudahlah, kenyataannya ini liberalisme, kenapa anda tidak mau mengakui?
6. Apakah pengorbanan rakyat itu perlu? Tentu saja itu perlu, rakyat memang harus dipaksa berhemat, harus mulai sadar bahwa BBM tidak tak terbatas. Itu semua benar, tapi tak perlu kuliah ekonomi untyuk menjadi ekonom sejati untuk tahu bahwa dampak dari semua ini adalah harga beras naik, tarif dasar listrik naik, industri kecil tewas… dan ini tidak ada kaitannya dengan rakyat harus dipaksa berhemat dan sadar energi! Jika pengorbanan rakyat itu perlu, pengorbanannya kenapa dan untuk apa?
7. Apakah harga minyak ini masalah supply and demand? Bagaimana kalau anda menulis soal kenapa harga minyak dunia naik, dengan jujur tentunya. Jika secara riil ini tak ada hubungannya dengan pengeluaran pemerintah, para ekonom sejati yang bukan politisi seperti Kwik Kian Gie dan Revrison Baswir silahkan menerangkan kepada rakyat, bahwa harga minyak dunia naik karena kita menganut ekonomi liberal, kemudian harga BBM dalam negeri harus naik demi ilmu ekonomi yang dipelajari ekonom sejati bahwa loss opportunity minyak harus dianggap sebagai riil loss sehingga harus dibuatkan satu kolomnya di APBN kita.
Wassalam.
priyodjatmiko@pertamina.com, insinyur, bukan ekonom politisi, apalagi "ekonom sejati"
By
priyodjatmiko, at 5/16/2008 02:01:00 am
Priyodjatmiko
1. Esensi analogi warisan adalah bahwa biaya kesempatan bukanlah "di atas kertas" -- ini adalah biaya nyata. Cara lain melihat biaya kesempatan adalah subsidi BBM merupakan "transfer" dari anggaran pembangunan sekolah, rumah sakit, dsb ke para pengguna kendaraan -- sebagian besarnya, kendaraan pribadi. Liberal atau non-liberal, ekonom tidak bisa menghindar dari masalah ini.
2. Biaya kesempatan tidak menafikan pasal 33 UUD 1945 -- sebaliknya, pemahaman ini menuntut pemerintah tidak sembarangan membuat kebijakan dengan memprioritaskan yang terpenting, yang paling memakmurkan rakyat. Bukan mengambil jalan mudah, mempertahankan kebijakan sekadar karena itu kesannya "membagi kekayaan alam ke rakyat".
3. Namun, satu hal yang terpenting, sebenarnya, adalah apakah subsidi BBM adalah kebijakan yang adil dan pro-rakyat miskin? Jawabannya: tidak. (Silakan lihat, antara lain, studi ini). Semua argumentasi ekonom soal ini berujung pada problem keadilan distribusi ini.
By
Arya Gaduh, at 5/16/2008 07:26:00 am
Opportunity loss? Ini konsep dahsyat, dan mungkin harus diterima.
Tapi alangkah ok-nya, jika konsep itu diberlakukan pula untuk aneka pos pengeluaran lain, selain subsidi bbm.
Ini bukan kok untuk merubah jam sejarah dan mbatalin kesepakatan bayar utang bunga rekap atau utang luar negeri.
Tapi, pemberlakuan opprtn loss pada pengeluaran lain selain subsidi bbm itu agar fair aja.
Pasalnya, menjadi aneh, ketika pengeluaran untuk bunga rekap dan utang luar negeri itu tak diitung oppur. loss-nya, tiba2 saja untuk dana untuk subsidi bbm sekarang diitung berdasarkan opp.loss.
Selain itu, APBN dihitung berdasarkan sejumlah asumsi tertentu. Misalnya, target PDB, kurs, inflasi, suku bunga, juga harga minyak dunia. Tapi, juga, yg tak kalah penting adalah produksi minyak kita.
Produksi ini selalu saja turun terus. Macam-macam alasannya. Tapi satu hal yg pasti, selama ini soal ini -- termasuk berapa impor/ekspor, mengapa segitu dan berapa biayanya -- tak pernah jelas benar. Ini dunia gelap.
Sekiranya soal ini bisa diurai dg jelas, mgkin masyarakat akan menjadi tercerahkan lagi ketimbang dg argumen basi yg selalu diulang2 setiap kali harga minyak dunia naik. APBN berdarah-lah, subsidi tak tepat sasaran, subsidi hanya menguntungkan kaum kaya dst., dan kali ini ada opprt loss segala.
Bahwa setiap kali akan menaikkan harga BBM (bersusidi)pemerintah hanya akan memproduksi argumen yg seadanya dan hanya pengulangan2, itu pasti.
Tapi bahwa para ekonom pun kemudian ikut2an memproduksi argumen2 basi, ini jelas2 mengherankan.
Klo boleh pesen, jangan lagi lho pasang iklan gede2an di berbegai media massa ala freedom institute tempo hari nanti diulang lagi.
By
Anonymous, at 5/18/2008 09:53:00 pm
Bah Reggae:
Tidak ada yang dahsyat dengan konsep opportunity cost atau biaya kesempatan. Kita semua -- apalagi mahasiswa seperti saya yang anggaran belanjanya amat terbatas -- melakukannya setiap hari.
Saya, misalnya, selalu menimbang antara membeli buku menarik yang tidak ada hubungannya dengan penelitian, buku teks, atau penganan favorit saya. Anggaran terbatas membuat saya harus hati-hati agar pilihan saya mencerminkan prioritas yang benar.
Argumen biaya kesempatan bukanlah argumen basi. Sekian banyak ekonom berusaha menjelaskan, berulang-ulang bahkan; tapi masih banyak juga politisi yang (berpura-pura) tidak paham. Sama seperti prinsip belajar, 'alah bisa karena biasa', argumen ini masih perlu untuk dipaparkan.
Apakah produktivitas kilang minyak domestik relevan dengan keputusan mencabut subsidi BBM? Tidak, karena biaya kesempatan -- kesempatan yang hilang bagi pemerintah untuk menggalakkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dari windfall profit harga minyak yang tinggi -- tetap saja sama meskipun produktivitas kilang minyak kita dua kali lipat dari sekarang.
By
Arya Gaduh, at 5/19/2008 08:36:00 am
Justru dahsyatnya disitu. Banyk dingototkan oleh para ekonom, tapi gak bisa jalan scr smooth. Ini terjadi hannya gara2 karena politisi yg gak mau tau?
Mungkin. Tapi, mungkin juga, untungklah ada politisi yg "gak mau tau" itu. Gara2 "ulah mreka", publik jadinya tau, bahwa ada aneka "variabel" lain, diluar opp.loss yg mesti juga diperhatikan.
Persoalan memang tak jadi sederhana. Dan memang, persoalannya tak sesederhana itu. Bukan cuma opp loss yg mesti terus-menerus di kepdepankan setiap kali bbm hendak dinaikkan.
Yg sy sebut basi adalah itu. Setiap kali selalu bicara opp loss, dan setiap kali pula mengabaikan variabel lainnya. Inilah basinya ekonom.
Bahwa variabel lain akan menjadi gagal/tak jalan dg baik jika opp.loss dipakai, lha memang krn bagi para politisi itu persoalannya tak cuma opp.loss kok.
Mereka (para politisi) itu nolak jika persoalan bbm bersubsidi disederhanakan menjadi soal opp loss doang. Ini simplisitas (?) yg keterlaluan.
Lebih keterlaluan lagi, simplisitas itu selalu diulang2. Coba periksa argumen2 yg diproduksi ekonom setiap kali bbm naik. Selalu cuma seperti itu.
Lalu, klo sudah gini, siapa sebenarnya yg gak mau tau. Ekonom yg menjadikan opp loss semakin menjadi berhala, atau politisi yg gak mau menyederhanakan persoalan dg cara gampang2an spt itu?
Atau, jangan2 opp loss itu sengaja digeber agar variabel lain, selain opp loss, di sekitar subsidi bbm gak diutik2?
Moga2 saja tidak. Dan moga2, krn masih ada ekonom dan politisi yg masing2 gak mau tau itulah, publik nantinya kemudian disodori argumen2yg mencerahkan.
Tak hanya argumen basi spt yg selama ini diproduksi. Di satu pihak ada opp loss, di lain pihak ada argumen rakyat tambah sengsara. Selalu cuma seperti itu.
By
Anonymous, at 5/19/2008 09:56:00 pm
@Priyodjatmiko: Pemikiran Anda sangat luar biasa. Dalam, nasionalis dan sangat Indonesia!!
By
Anonymous, at 1/08/2012 04:12:00 am
sekarang bbm naik, bbm jenis premium dah gak disubsidi. tapi hutang negara tetap naik.
By
duniaku, at 2/24/2015 06:19:00 am
Kebijakan Jokowi sudah sangat tepat.
Argumentasi Saya, pengalihan dana subsidi untuk memperkuat pondasi ekonomi terwujud, maka pendapatan per kapita rakyat naik dan Indonesia menjadi negara yag produktif, bukan hanya sekedar negara yang konsumtif.
Jawablah Pertanyaan Saya ini:
BERAPAKAH HARGA MINYAK PER-LITERNYA, KETIKA pendapatan per kapita Rp. !20 juta dan Ketika NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR adalah RP. 8.000,- per 1 USD.
By
Anonymous, at 4/01/2015 09:41:00 am
tahu gak mas, Pak jokowi itu sebenarnya istimewa hlo. saya terakhir merinding lihat pidatonya. Pak Jokowi turunin harga bbm di papua, awalnya 100 ribuan sekarang 6,500an per liter.. hebaaaat hebat, yang paling bikin merinding, ia tegaskan ke pertamina, dia bilang "ini bukan soal untung rugi, tapi soal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" pie perasaanmu kalo udah di tegesin gitu.. berrrrrr
By
Browns Blog, at 12/05/2016 08:29:00 pm
Post a Comment
<< Home