Chatib Basri: Kemiskinan dan BBM

policy

Masalah pencabutan BBM seringkali dikaitkan melulu dengan ketatnya anggaran ataupun 'obsesi' para teknokrat akan efisiensi tanpa mempedulikan keadilan atau mereka yang miskin. Chatib Basri, dalam tulisan yang amat baik di bawah ini menunjukkan, bukan itu masalah utamanya.

---

(Kompas, 13 Desember 2004). KEMISKINAN punya banyak cerita tentang kematian, ketidakadilan, kesedihan, dan air mata. Ironisnya, sampai hari ini kita tak tahu persis bagaimana mereka mesti dilindungi. Dengan nada masygul, Mahatma Gandhi bicara, kemiskinan adalah kekerasan dalam bentuk yang paling buruk.

Saya kira Gandhi benar. Itu sebabnya, setiap pemerintahan-termasuk pemerintahan saat ini-memasukkan agenda pengentasan kemiskinan dalam programnya. Pemenang hadiah Nobel Ekonomi, Amartya Sen, menulis, orang menjadi miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu.

Implikasinya, kesejahteraan tercipta bukan karena barang yang kita miliki, tetapi karena aktivitas yang memungkinkan kita memiliki barang tersebut. Di sini Sen sebenarnya bicara tentang akses.

Bicara akses artinya bicara perbaikan kesempatan untuk pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Itu sebabnya, akses merupakan solusi kunci bagi pengentasan kemiskinan.

Sjahrir (1983) di dalam disertasinya di Harvard University menulis, yang dibutuhkan untuk membantu rakyat miskin adalah pendekatan pemerintah-per definisi kebijakan negara-untuk memengaruhi alokasi sumber daya melalui pasar atau institusi lain sehingga dapat terpenuhi konsumsi minimum dan pelayanan strategis, seperti pendidikan dan kesehatan.

Sayangnya, ada banyak kendala dalam penyediaan akses ini. Kita tahu, dari beberapa studi yang dilakukan bahwa rumah tangga dalam dua quintile terbawah memiliki kesulitan untuk membiayai anak mereka di sekolah, terutama untuk uang sekolah dan perlengkapan sekolah.

Kita juga melihat, pengeluaran publik untuk pendidikan relatif rendah di negeri ini jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Infrastruktur juga banyak persoalan.

Studi menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur yang rendah akan memberatkan penduduk miskin dan perusahaan kecil. Dalam kasus air, misalnya, penetapan harga yang murah tanpa didukung oleh infrastruktur seperti akses air bersih justru hanya akan memberikan keuntungan kepada pedagang dan bukan kelompok miskin.

Contohnya, air bersih yang dijual pemerintah dengan harga murah dijual kembali oleh para pedagang kepada masyarakat- yang tak memiliki akses air- dengan harga yang berlipat (menurut studi Bank Dunia (1988) bisa empat hingga sembilan kali lebih mahal).

Oleh karena itu, bisa dibayangkan, kelangkaan pasokan air bersih akan menaikkan harga dengan amat tajam, yang akhirnya sangat membebani kelompok miskin, sementara di sisi lain memberikan keuntungan berlipat bagi pedagang.

Dalam kasus listrik, studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) menunjukkan peningkatan pasokan listrik akan membantu kelompok miskin. Alasannya, harga yang mereka bayar untuk energi menjadi lebih murah. Penyediaan akses listrik akan menurunkan biaya konsumsi energi.

Bagaimana dengan industri? Data Statistik Industri bicara, sebagian besar pengguna generator adalah perusahaan yang besar, sedangkan persentase penggunaan generator di perusahaan kecil dan menengah relatif kecil.

Artinya, perusahaan kecil dan menengah lebih bergantung kepada pasokan PT PLN, sedangkan mayoritas perusahaan memiliki pembangkit listriknya sendiri.

Sayangnya, semua upaya pemenuhan kebutuhan pokok kerap terbentur dengan kendala anggaran. Itu sebabnya, dalam kondisi di mana pilihan tak tersedia banyak, alokasi anggaran yang tepat menjadi amat diperlukan.

Itu sebabnya subsidi yang diberikan pemerintah harus diperuntukkan bagi mereka yang berhak. Artinya, mereka yang miskin. Sayangnya, alokasi anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) sama sekali tak mencerminkan ini.

Tengok saja, perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa mereka yang berada pada decile paling atas (kelompok kaya) menikmati Rp 393.000 per tahun untuk subsidi BBM.

Sementara mereka yang berada pada decile paling bawah (kelompok miskin) hanya menikmati Rp 72.500 per tahun. Artinya, mereka yang kaya menikmati subsidi lima kali lebih banyak dibandingkan dengan yang miskin!

Selain itu, bila dibandingkan dengan negara-negara lain berdasarkan data bulan Juni 2004, harga bensin di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan China, Nigeria, Brasil, India, dan hanya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan Mesir.

Harga BBM yang disubsidi sebenarnya hanya menimbulkan disparitas harga, yang pada akhirnya akan mendorong penyelundupan. Artinya, dengan memberlakukan subsidi seperti ini, pemerintah sebenarnya secara tak langsung menyubsidi penyelundupan!

Dengan harga minyak saat ini, besarnya subsidi BBM sudah mencapai lebih dari Rp 75 triliun. Jelas bahwa dana sebesar itu lebih baik bila sebagian besar dialokasikan pada kebutuhan pokok dan infrastruktur.

***

SAYA melihat bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, perbaikan kualitas infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, harus ada perbaikan dalam alokasi subsidi. Subsidi harus diberikan kepada mereka yang memang berhak. Karena itu, alasan utama pencabutan subsidi BBM bukanlah soal defisit anggaran, melainkan lebih pada soal keadilan.

Mengapa negara harus menyubsidi mereka yang kaya? Mengapa negara harus menyubsidi para penyelundup BBM? Namun, tentunya naif jika mengatakan bahwa mencabut subsidi BBM tak akan memberikan dampak kepada penduduk miskin.

Perhitungan yang dilakukan dengan model computable general equilibrium (CGE) menunjukkan bahwa bila pemerintah menaikkan harga BBM dengan asumsi skenario 32 dollar AS per barrel dari asumsi 24 dollar AS per barrel, akan meningkatkan inflasi sebesar 1 persen lebih tinggi.

Dampak yang paling besar terjadi pada transportasi darat (3,62 persen), laut (3 persen) dan tentunya udara. Sedangkan dampaknya pada harga padi dan beras relatif terbatas (masing-masing 0,6 persen dan 0,7 persen). Kenaikan harga ini tentu saja memberikan dampak kepada penduduk miskin walau relatif terbatas.

Dampaknya pada anggaran rumah tangga dari kelompok masyarakat di dua quintile terbawah relatif terbatas (3 persen). Namun, amat salah bila kita mengatakan bahwa hal ini tak ada dampaknya buat mereka yang miskin.

Jika harga BBM dinaikkan secara rata-rata 40 persen, penduduk miskin akan meningkat sebesar 1,1-1,7 persen. Itu sebabnya, kenaikan yang terjadi harus dilakukan secara spesifik dan tidak bisa diseragamkan.

Untuk minyak tanah, misalnya, walaupun subsidi minyak tanah juga banyak dinikmati oleh mereka yang kaya, dampaknya terhadap penduduk miskin relatif signifikan, terutama dibandingkan dengan jenis BBM lainnya.

Oleh karena itu, mungkin dalam periode waktu tertentu subsidi minyak tanah bisa dipertahankan. Yang harus dialihkan subsidinya adalah bensin.

Untuk memberikan dampak yang lebih minimal pada penduduk miskin, perlu dilakukan program kompensasi yang menyeluruh. Seperti saya sebut di atas, mereka yang berada pada dua decile terbawah memiliki persoalan dalam pembiayaan pendidikan, terutama untuk uang sekolah dan biaya perlengkapan sekolah.

Di sini program conditional cash transfer seperti beasiswa perlu dilakukan. Perhitungan yang dilakukan menunjukkan biaya sebesar Rp 6,3 triliun per tahun (untuk SD dan SMP) dan Rp 2,9 triliun per tahun untuk mereka yang paling miskin.

Di samping itu, program penyediaan buku teks gratis juga dapat dilakukan sebagai kompensasi. Diperkirakan dibutuhkan anggaran sebesar 0,79 triliun per tahun atau sekitar Rp 21.500 setiap pelajar per tahun.

Dalam jangka menengah, uang yang bisa ditabung dari pencabutan subsidi BBM (yang jumlahnya amat signifikan) ini akan dapat dialokasikan pada program perbaikan dan pembangunan infrastruktur serta perbaikan sarana kesehatan.

Bila program kompensasi ini diberlakukan, dampak kenaikan BBM pada penduduk miskin dapat diminimalisasi dan alokasi anggaran dapat diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan. Di sini, program kompensasi harus dibuat sebaik mungkin.

Satu hal yang perlu diingat, keputusan untuk menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM harus diambil dengan tegas. Sikap mendua hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan spekulasi. Kenaikan harga yang mulai terjadi saat ini sedikit banyak dipicu oleh ekspektasi dari pernyataan kenaikan harga BBM.

Keputusan harus diambil dan tidak bisa dibiarkan terus menjadi wacana. Sebab, bila tidak, spekulasi dan kenaikan harga akan terus terjadi. Saya mengerti, ini adalah sebuah keputusan yang amat sulit.

Akan tetapi, mungkin baik kita mengingat satu baris pernyataan mantan Presiden Perancis Charles De Gaulle, to govern is always to choose among disadvantages (memerintah berarti memilih di antara pilihan yang tak menyenangkan).

Itu sebabnya Nigel Lawson juga menulis dengan nada yang hampir mirip, to govern is to choose. To appear to be unable to choose is to appear to be unable to govern. Di sini memang dibutuhkan kebijaksanaan dan juga ketegasan.