Jika 'Kwik-solution' dipakai merancang strategi perusahaan...

policy

Kwik Kian Gie sedang dalam misi. Misinya: menolak pencabutan subsidi BBM, apapun bentuknya. Konon, empat kali ia menulis - dua yang di Bisnis Indonesia praktis adalah tulisan yang sama - untuk mempersoalkan benar-tidaknya subsidi uang keluar. Kalau logika kritiknya atas subsidi diterapkan mengelola keuangan perusahaan, seperti apa jadinya?

Menolak argumentasi pemerintah subsidi bahan bakar minyak (BBM) memberatkan anggaran, Kwik Kian Gie bersikeras subsidi BBM itu sama sekali tidak berarti "uang keluar" (Bisnis, 22/11 dan 6/12) - dan, secara implisit, berarti tidak memberatkan anggaran. Katanya, dijual pada harga berapapun, selama di atas biaya ekstraksi, penjualan BBM tetap berarti pemasukan. Maka Pak Kwik "tidak mengerti" mengapa subsidi BBM dianggap pengeluaran anggaran.

Kwik melihat masalah subsidi BBM ini secara pembukuan atau akuntansi . Secara pencatatan pembukuan, aset tidak dianggap mempengaruhi kinerja selama belum dikapitalisasi alias dijual dan menjadi pemasukan perusahaan. Dan, karena BBM adalah aset yang didapatkan secara "gratis", maka dijual pada harga berapa pun, selama positif, itu berarti pemasukan bagi pemerintah.

Secara pembukuan, tak ada yang salah dengan argumen ini. Namun, jika strategi dan perencanaan keuangan perusahaan didasarkan pada perhitungan pembukuan semata, seperti yang implisit diusulkan oleh Kwik, sulit bagi perusahaan untuk bertahan lama.

Bayangkan sebuah perusahaan mendapat hibah 100 hektar tanah. Dari sudut pembukuan, dijual pada harga berapa pun tanah tersebut, tidak menjadi masalah. Bahkan, dijual sehektarnya seribu rupiah pun, secara pembukuan menunjukkan kinerja positif. Namun, apakah optimal perusahaan menjual tanahnya pada seribu rupiah per hektar?

Jawab atas pertanyaan ini: tergantung. Akan masuk akal tanah dijual pada seribu rupiah seandainya itu harga maksimum yang rela dibayar para pembeli. Namun, jika ada pembeli rela membeli pada harga dua ribu – atau bahkan sepuluh ribu – maka keputusan menjual pada harga seribu tidak optimal.

Tapi, bagaimana kita bisa tahu (kisaran) harga maksimum tadi? Umumnya, perusahaan yang ingin mengoptimalkan nilai asetnya akan melakukan survai ke, lalu mencari tahu kira-kira harga tanah di sekitar tanah yang mereka miliki – dalam istilah awamnya, sering kita sebut “harga pasaran”. Lalu, mereka pun akan menjual semahal-mahalnya sekitar harga pasaran tadi.

Perusahaan mendapat mandat dari stakeholder, yakni pemilik modal, untuk menggunakan aset seoptimal mungkin demi kemakmuran perusahaan. Karena itulah, seandainya ada perusahaan yang menjual pada harga seribu ketika harga pasarannya sepuluh ribu, stakeholder berhak meminta pertanggungjawaban dan bahkan mungkin memecat pemimpin perusahaan.

Namun, dengan hanya melihat pembukuan perusahaan, pemilik modal tidak serta merta tahu apakah pengelola perusahaan mengoptimalkan nilai asetnya tadi. Sang pemilik modal harus tahu “harga pasaran” – atau harga yang pantas atas aset yang dikelola perusahaan. Informasi ini tidak didapatkan dari catatan pembukuan, tetapi dari informasi yang berada di luar pembukuan perusahaan.

Karena itulah, pengelola perusahaan yang sukses tidak akan melakukan perencanaan melulu berdasarkan informasi yang disediakan pembukuan. Diperlukan informasi “harga pasaran” sebagai acuan untuk menelaah sejauh mana aset miliknya digunakan optimal.

Pembukuan hanya bisa menunjukkan adanya pemasukan seratus miliar dari penjualan aset – pembukuan semata tidak bisa menunjukkan bahwa aset tersebut sebenarnya potensial bisa menghasilkan dua ratus miliar.

Itulah sebabnya, saya yakin Pak Kwik tidak akan menerapkan nasihatnya tentang pengelolaan aset BBM ini di perusahaannya sendiri – karena ia tahu bahwa ini berarti bahwa aset perusahaan tidak dikelola optimal, dan dalam waktu singkat, perusahaannya akan bangkrut karenanya. Untuk pengelolaan optimal, informasi harga pasar perlu.

Namun, tentu saja nasihat ini tidak ditujukan Kwik bagi perusahaan melainkan bagi pemerintah yang memiliki “misi sosial”. Dengan adanya misi sosial, mungkin optimalitas tidak selalu harus menjadi yang utama.

Sayangnya, dalam kasus subsidi BBM, terutama subsidi bensin, tidak ada misi sosial yang legitim – kebijakan subsidi BBM adalah kebijakan yang tidak adil karena lebih berpihak kepada si kaya yang memiliki kendaraan bermotor daripada yang tidak. (Silakan lihat tulisan amat baik dari Chatib Basri di sini).

Subsidi BBM: tidak optimal dan tidak juga adil. Kenapa mau dipertahankan?